DPR RI Ancam Interpelasi Pemerintah Setelah FIFA Sanksi PSSI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI dari PKS, Fahri Hamzah, mengancam akan segera menggulirkan hak interpelasi atau hak bertanya kepada pemerintah, dalam hal ini Menteri Pemuda dan Olahraga, terkait sanksi oleh FIFA kepada PSSI.
Karena sanksi ini, tim nasional Indonesia tidak bisa mengikuti kompetisi internasional seperti kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia.
"Tidak ada cara lain, masalah ini harus diinvestigasi secara menyeluruh. Sebab, kita tidak boleh membiarkan anomali terus melanda persepakbolaan kita," kata Fahri saat dihubungi, Minggu (31/5/2015).
"Pemerintah harus menjelaskan secara resmi apa yang terjadi kepada publik. Penjelasan ini harus melalui penggunaan hak interpelasi DPR," tambah Fahri Hamzah.
Fahri mengatakan, sejak awal, semua orang paham FIFA sangat serius menerapkan aturan organisasi. FIFA pasti memiliki mekanisme baku.
Sementara itu, menurut Fahri, sejak awal publik tidak mengerti jalan pikiran pemerintah, dalam hal ini Menpora Imam Nahrawi.
Keinginan untuk memperbaiki PSSI dan sepak bola Indonesia, kata Fahri, tidak tercermin dalam sikap harian Kemenpora.
"Bahkan (Menpora) lebih tampak tidak mengerti persoalan sampai akhirnya PSSI dibekukan," ucap politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.
Saat ini, kata Fahri, terpenting pemerintah harus punya komitmen jangka pendek untuk memenuhi tuntutan FIFA.Dengan begitu, PSSI dapat berfungsi kembali dansanksi FIFA bisa dicabut sehingga timnas bisa kembali berlaga.“Selain proses itu, momen ini adalah pelajaran berharga agar pemerintah tidak lagi mengambil keputusan sembrono, yang tidak saja telah dipatahkan oleh pengadilan tetapi sekarang menjadi sanksi bagi sepakbola Indonesia," ujarnya.(*)